Forum Diskusi
Forum : Pembangunan Daerah Tertinggal
new post Buat Posting
TopicsAuthorRepliesDilihatKomentar Terakhir
Tata Langkah Rencana Pengaturan serta Pelajari Pembangunan Wilayahnagawe049Sesuai dengan mandat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Tata Langkah Rencana Pengaturan serta Pelajari Pembangunan Wilayah, Sekretariat DPRD Medan mengadakan pekerjaan Konsentrasi Grup Discusion (FGD) di Hotel Emerald Garden Medan, Jalan Yos Sudarso Medan, Selasa (3/2). Mengenai yang dibicarakan 50 anggota dewan itu tentang Tata Langkah Pelajari Ranperda mengenai Gagasan Pembangunan Periode Menengah Wilayah dan Tata Langkah Perkembangan Gagasan Pembangunan Periode Panjang Wilayah, Tata Langkah Pembangunan Periode Menengah Wilayah, serta Gagasan Kerja Pemerintah Wilayah. Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, dalam pidatonya menjelaskan FGD yang dikerjakan semua anggota DPRD untuk tuangkan pokok-pokok pemikiran yang akan dikatakan ke Pemko Medan buat dikerjakan ke tahun 2021 akan datang. Masih tuturnya, terkait hal tertera di atas, Pemko Medan dalam tempo dekat mengadakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) gagasan kerja pemda (RKPD) Kota Medan tahun 2021 yang akan dikerjakan tengah bulan ini (Maret). “Marilah kita bersama mencurahkan inspirasi, ide, menyumbang pendapat dan beberapa input yang bernilai yang lain yang sudah kita tampung dalam reses, RDP, kunker baik dalam atau luar wilayah yang sudah dipilah serta diambil jadi rasio prioritas buat harga modem wifi (https://naharga.com/modem-wifi/) perumusan serta pengaturan pokok-pokok pemikiran DPRD yang akan dikatakan lewat E-Pokkir seperti dimandatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 mengenai Penyelarasan Rencana serta Pembangunan Kota Medan 2021,” kata Hasyim. Ia menginginkan, pekerjaan ini janganlah sampai tumpang tindih dengan program serta pekerjaan yang sudah diperkirakan dalam Renwal RKPD baik OPD tehnis atau kelurahan dengan dikucurkannya dana kelurahan. Dari hasil komunitas itu, lanjut politikus PDIP ini, akan dituangkan dalam pokok-pokok pemikiran DPRD lewat E-Pokkir merupakan materi dalam memberi pendapat serta opini pada kepala wilayah dalam menyiapkan perancangan APBD Tahun Budget 2021, sebelum ketentuan kepala wilayah mengenai gagasan kerja pemda tahun 2021 diputuskan. “Hal ini tentu saja bukan pekerjaan gampang sebab tidak dapat dikerjakan satu atau dua orang saja. Butuh kolaborasi, kerjasama, diskusi, dalam memberi masukan-masukan yang positif serta bernilai dan proses panjang yang lain yang perlu kita lewati terhitung dalam FGD ini,” ujarnya
Selasa, 3 Maret 2020 20:37:28
Hamzah temukan terdapatnya kerusakan rimbanagawe050WAKIL Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Garut, Hamzah temukan terdapatnya kerusakan rimba karena project pembukaan jalan kutub Cilawu-Banjarwangi. Legislator asal Partai Mandat Nasional itu mengatakan hal itu selesai mengevaluasi ke tempat, di Kampung Patrol, Desa Sukamurni, Cilawu, Senin (2/3/2020). "Keluhan beberapa komponen dan warga nyatanya berlangsung kerusakan pada rimba," katanya. Disebutkan Hamzah, semenjak awal gagasan, pembangunan kutub jalan Cilawu-Banjarwangi banyak penampikan. Masalahnya pembangunan itu dikuatirkan berlangsung kerusakan ke rimba lindung. "Kehadiran kami dari Komisi II merupakan tindak lanjut jumlahnya keluhan dari beberapa komponen dan ada perselisihan penampikan pembangunan," katanya. Dia menjelaskan, tidak hanya pembangunanya sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan serta rimba, jalan itu pun tidak diperlengkapi dengan analisis yang baik terhitung Analisis Efek Lingkungan (Amdal) seperti yang disampaikan Wakil Bupati Garut. "Jika berlangsung terdapatnya kerusakan rimba serta lingkungan, Pemkab Garut harus bertanggungjawab. Ini masuk serta mendamprat Undang-Undang Lingkungan Hidup," tegasnya. Masalah pembangunan jalan kutub Cilawu-Banjarwangi, kata Hamzah tidak jauh lain dengan masalah pengaturan Bumi Perkemahan, yang sudah menangkap Kepala Dinas Pemuda serta Olahraga (Kadispora) Garut, Kuswendi. "Sama juga dengan Harga Speaker Bluetooth (https://naharga.com/bluetooth-speaker/) masalah pengaturan Buper, tidak ada Amdal. Malah ini sama dapat menangkap yang sudah keluarkan kebijaksanaan," Pemkab Garut, kata Hamzah, harus tempuh dulu perizinan pelepasan lokasi yang sebelumnya lokasi rimba jadi lokasi terjaga. Proses itu harus minta izin ke Kementerian Kehutanan. Selain itu, Ketua Komunitas Warga Perduli Garut, Rawink Rantik memandang, kerusakan rimba serta lingkungan ke pembangunan jalan kutub Cilawu-Banjarwangi yang perlu bertanggungjawab ialah Kepala Wilayah. "Tidak gampang mohon maaf saja ke Perhutani, tetapi harus bertanggungjawab dengan hukum," katanya. Rawink akui, masalah yang berlangsung ke pembangunan jalan kutub malah telah masuk ke ranah hukum. Yang mana UU Lingkungan sudah dilabrak. "Tinggal pilih mundur atau rakyat yang akan menekan mundur," tegasnya.
Selasa, 3 Maret 2020 20:44:37
Konsolidasi Warga Tradisi (KMA) lakukan tindakan demonstrasi di muka Kantor DPRD serta kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Arunagawe038Konsolidasi Warga Tradisi (KMA) lakukan tindakan demonstrasi di muka Kantor DPRD serta kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Massa KMA dengan memakai tiga truk serta empat mobil penumpang ini lakukan tindakan demonstrasi, Senin (2/3/2020) di muka gedung DPRD Aru. Pendemonstrasi diterima oleh Ketua DPRD Aru, Udin Belsigaway, Husein Tuberpon, Yanto Mangat serta Usman Labow di muka gedung DPRD Aru serta mendapatkan pengawalan dari Aparat Kepolisian Polres Aru. Dalam orasi singkat, Korlap Moh Ali Mochtar Rumbaru menanyakan fakta project pembangunan Puskesmas rawat inap desa sanang dengan nilai Rp7 miliar lebih dipindahkan ke desa ujir. “Apakah, di desa samang tidak ada warga, hingga project itu dipindahkan ke desa uji,” kata Ali. Olehnya, benar-benar di harap supaya persoalan ini bisa di terangkan sebaik-baiknya, oleh beberapa pemangku jabatan terutamanya pemda. KMA menekan pada wakil rakyat, agar menanggapi permasalahan ini hingga apa yang rakyat percayakan lewat suara mereka bisa di tindaklanjuti oleh DPRD Aru. Selesai orasi singkat itu, selanjutnya salah satunya pendemonstrasi membacakan apa sebagai tuntutan tindakan. Ada sembilan butir tuntutan tindakan yaitu, Pertanggung jawaban Pemda aru pada masalah SP2D sejumlah Rp. 27 miliar, sebab berimbas ke macetnya pembangunan infrastruktur di aru. Penegak hukum selekasnya memutuskan terduga atas beberapa sangkaan tindak pidana korupsi salah satunya masalah dana hibah akademi kebidanan tahun 2008-2013 sebesar Rp 15 miliar yang tidak cocok peruntukannya. pembangunan Tribun Dobo sejumlah Rp. 9 miliar yang belum selesai kerjanya tetapi telah rusak. pembangunan kantor Dinas Perumahan Rakyat yang mangkrak sampai ini hari. Pemda memberikan keterangan rasional serta sesuai dengan mekanisme berkaitan perpindahan tempat rumah sakit/puskesmas rawat inap dari Jerwatu ke Warialau serta dari Samang ke Ujir. Bupati memberi keterangan terbuka mengenai upah fiktif honorer, sekaligus juga fakta kenapa bupati belum pernah menempati rumah dinas, sedang tiap tahun tetap ada budget untuk rumah dinas Bupati. Budget misterius yang diminta masuk Dak tahun 2017 Rp. 74 miliar untuk pembangunan jalan Kobamar-Kobamar-Wokan, Nafar Selibata-Bata, Lamerang-Tungwatu serta Nafar-Tungwatu. Koreksi perda RTRW untuk loloskan rimba tradisi. Percepat proses pengerjaan perda pernyataan serta penghinaan warga tradisi. Lepas kepala BKSDM Aru. Bupati serta sekda harus bertanggunjawab pada perubahan 300 ASN non jar juir. Berkaitan tuntutan pendemonstrasi, Ketua DPRD Aru, Udin Belsigaway menjelaskan tuntutan itu akan jadikan fundamen serta akan menyebut dinas berkaitan untuk menerangkan persoalan. “Ini bisa menjadi data untuk diulas selesai reses sekaligus juga minta keterangan dari OPD berkaitan dengan persoalan sebagai tuntutan rekanan pendemonstrasi,” katanya. Disamping itu, disarankan pada pendemonstrasi supaya demonstrasi bukan lantaran tendensi atau kebutuhan politik sebagai tunggangan kebutuhan khusus. Disebutkan, KMA harus gawat lihat serta membahas persoalan yang berlangsung serta bukan lantaran kebutuhan politik untuk kebutuhan khusus. Udin mengaku DPRD semua Harga Vacuum Cleaner (https://naharga.com/vacuum-cleaner/) memiliki kemauan baik, tetapi DPRD memiliki terbatasnya serta semasing memiliki kekurangan sendiri, hingga persoalan yang berlangsung di warga supaya tidak sangsi untuk menyampaikannya. Agar lanjut Udin, persoalan yang berlangsung bisa dilakukan tindakan dengan beberapa OPD berkaitan untuk diharap penuturannya. Selesai kerjakan tindakan demonstrasi di DPRD Aru, massa selanjutnya ke arah kantor bupati serta diterima langsung oleh Wakil Bupati, Muin Sogalrey. Saat diharap untuk berbicara bersama-sama Wakil Bupati serta Kepala BPKAD berkaitan dengan permasalahan Rp.27 miliar, massa menampik. Menurut korlap, apa yang telah dikatakan dalam tuntutan atau orasinya agar dilakukan tindakan oleh Pemda baik itu cepat atau lamban yang perlu pokoknya itu bisa terjawab untuk pembangunan di wilayah ini. Selesai orasinya, waktu pendemonstrasi juga pada akhirnya tinggalkan kantor bupati dengan teratur.
Selasa, 3 Maret 2020 20:49:27
Trisno menjelaskan bila faksinya merencanakan akan melakukan konsultasi dengan komisi 5 DPR RInagawe043Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sambas, Trisno menjelaskan bila faksinya merencanakan akan melakukan konsultasi dengan komisi 5 DPR RI. Dia berikan gagasan itu, untuk menindaklanjuti gagasan pembangunan tanggul di selama pantai yang sekarang telah terpengaruh abrasi. "Gagasan kami kelak meminta membantu Komisi V DPR RI untuk menolong membuat di lokasi abrasi," katanya, Selasa (3/3/2020). "Sebab jika lihat dari panjang abrasi kita tidak dapat, kita tidak ada budget. Jadi ya kita harap ada pertolongan dari pusat," katanya. Anggota DPRD Kabupaten Sambas, dari Fraksi PAN itu menjelaskan bila keadaannya memang sekarang sangat memperihatinkan. Hingga perlu perlakuan yang cepat serta pas dari dinas berkaitan, serta pemda untuk meminimalkan efek dari ke abrasi di Paloh. "Kita lihat sebenarnya semacam itu, dan itu keadaan kita sekarang. Hingga harus ada perhatian. Serta karena itu, ide kami di komisi 3 akan meminta membantu Komisi V DPR RI untuk menolong Harga PS (https://naharga.com/harga-ps/) Sambas," katanya. Di berikan oleh Trisno, bila sekarang Sambas mempunyai panjang pantai kira-kira 196 km.. Serta ada empat titik yang sekarang telah dalam keadaan riskan abrasi. "Ada empat yang telah riskan abrasi dari 196 km. panjang pantai," tuturnya. Dia mengutarakan, sebelum menghadap Komisi V DPR RI, dia katakan terlebih dulu akan bertemu Balai Pengairan, Pantai serta Sungai perwakilan Kalimantan Barat. Bukan hanya itu, dia berikan, dalam tempo dekat dia janji akan memonitor langsung keadaan pantai yang sekarang alami abrasi di Paloh. "Kelak kami akan awasi langsung ke lapangan berkaitan dengan ini," tutupnya.
Selasa, 3 Maret 2020 20:55:55
Rapat Dengar Opini (RDP) yang mendatangkan Tubuh Keuangan serta Asset Wilayahnagawe0175Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan Rapat Dengar Opini (RDP) yang mendatangkan Tubuh Keuangan serta Asset Wilayah (BKAD) dan Tubuh Rencana Pembangunan Wilayah (Bappeda), Senin 2/3 di aula Rapat DPRD Konsel. RDP atau hearing itu dalam rencana bertanya fakta keterlambatan upah ASN cakupan Pemerintah Wilayah (Pemda) ke bulan Februari. Wakil Ketua DPRD, Armal yang buka RDP itu langsung menanyakan fakta Harga Lemari Pakaian (https://naharga.com/harga-lemari/) keterlambatan realisasi upah ASN. “Diharapkan Kepala Dinas Keuangan Wilayah bisa menerangkan pemicu keterlambatan pembayaran upah buat ASN dibulan Februari lantas,” pinta Armal. Di depan beberapa puluh Anggota Dewan, Sahlul sebagai Kepala Tubuh Keuangan menerangkan, keterlambatan upah dikarenakan oleh devisit yang berlangsung 2019 lantas hingga pembiayaan dikerjakan lebih dulu. Dibulan Januari harus dibayar 30 M serta bekasnya dituntaskan dibulan Februari, jadi kendalanya tidak berimbangnya uang masuk serta uang keluar sebab sebagian besar pekerjaan berpusat di bulan Januari,”jelasnya. Sahlul memperjelas jika keterlambatan upah bukan lantaran tata atur keuangan yang lemah tetapi berkaitan Simral yang berat realisasinya, dimana akhir tahun 2019 semua Organisasi Piranti Wilayah (OPD) harus mempersiapkan laporan neraca keuangan dengan online. “Insyaallah sebelum tanggal 10 maret bulan ini telah kembali normal keuangan wilayah,” janjinya. Menyikapi keterangan Kadis Keuangan, Ketua Komisi I DPRD, Nadira SH mengharap keadaan itu tidak ada ke bulan-bulan selanjutnya. “Diiharapkan persoalan yang ada dapat selekasnya dituntaskan sebab kami tidak kehendaki untuk tiap bulan yang dipersoalkan keterlambatan upah ,”harapnya.
Selasa, 3 Maret 2020 21:03:02