Forum Diskusi
Forum : Kesejahteraan Rakyat
new post Buat Posting
TopicsAuthorRepliesDilihatKomentar Terakhir
Massa buruh yang menyebut diri Tubuh Pekerja Wilayah Sumatra Utara (BPD) Sumutnagawe052Massa buruh yang menyebut diri Tubuh Pekerja Wilayah Sumatra Utara (BPD) Sumut, Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) mengadakan tindakan damai di muka gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (3/3/2020). Tidak hanya menampik omnibus law RUU Cipta Kerja, massa KPR mengemukakan jalan keluar dalam rencana mensejahterakan warga. Dalam statment tertulisnya, KPR menyataka pemerintah dapat ambil jalan keluar untuk mensejahterakan penduduknya, tidak harus mengaplikasikan omnibus law RUU Cipta Kerja. Beberapa poin yang menurut KPR dapat jadi jalan keluar itu, salah satunya, melakukan reforma agraria sejati. Menasionalisasi asset penting yang kuasai hajat arti nama (https://www.namatrend.com/) hidup banyak orang. Bangun industri nasional dari hulu ke hilir serta mewujudkan pendidikan gratis. Disamping itu, massa KPR mengatakan supaya dibuat partai massa rakyat merupakan alat persatuan seluruh rakyat untuk pembebasan menantang kapitalisme serta imperialisme. "Omnibus law RUU Cipta Kerja hanya memberikan karpet merah pada investor serta benar-benar menindas golongan buruh. Kami meminta ini diurungkan," kata Martin, salah seorang orator. Tindakan massa tidak berjalan lama. Kira-kira satu jam mengemukakan tuntutannya, massa KPR juga membuyarkan diri dengan teratur.
Selasa, 3 Maret 2020 21:10:14
Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Kampus Majalengka (UNMA) mengatakan menampik pada RUU Omnibus Lawnagawe051Badan Eksekutif Mahasiwa (BEM) Kampus Majalengka (UNMA) mengatakan menampik pada RUU Omnibus Law. Mereka memandang, RUU itu tidak prorakyat. Ketua BEM UNMA, M. Yusril Amin memperjelas, langkah Pemerintah dalam merampingkan UU jadi Omnibus Law terakhir malah tidak menggambarkan semangat keterpihakan pemerintah pada nasib rakyat. Memang, salah satunya momen utama di Tanah Air yang lumayan banyak mengambil alih perhatian kita ini hari ialah bahasan Omnibus Law. Omnibus Law ialah seperti UU ‘sapujagat’. Masalahnya Omnibus Law menyatukan beberapa ketentuan yang intisari pengaturannya tidak sama jadi satu ketentuan pada sebuah payung hukum (UU). Pemerintahan Presiden Jokowi mengenali minimal ada 74 UU yang terpengaruh dari Omnibus Law. Diantaranya, yang terbanyak menyebabkan protes golongan buruh, ialah bidang ketenagakerjaan, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka). Di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah merencanakan meniadakan, mengubah serta meningkatkan klausal berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan . Sebagai masalah, banyak pengamat mensinyalir Omnibus Law tidak lebih adalah UU ‘pesanan’ dari beberapa entrepreneur atau beberapa pemilik modal. Kenyataannya, Omnibus Law ini, oleh beberapa pengamat, diduga banyak memberi keringanan nama bayi laki laki (https://www.namatrend.com/nama-laki-laki/) pada beberapa entrepreneur serta pemilik modal untuk lebih bebas kuasai beberapa sumber kekayaan alam negeri ini. Omnibus Law ini sedikit memihak pada kesejahteraan rakyat, terhitung beberapa buruh. Contoh, dengan alasan untuk keringanan investasi, diindikasikan ada pasal-pasal dalam Omnibus Law yang meniadakan sertifikasi halal serta perda syariah, penghilangan gaji minimal, penghilangan bermacam cuti (seperti cuti nikah, haid, melahirkan, beribadah serta cuti keluarga meninggal dunia), penghilangan izin lingkungan serta amdal, dan sebagainya. Lebih dari itu, Omnibus Law ini ditunjuk memberi wewenang yang begitu luas pada Presiden. Salah satunya, Presiden berkuasa mengubah UU cuma lewat PP (Ketentuan Pemerintah). Sesudah diketahui oleh publik, klausal mengenai wewenang Presiden itu diklaim cuma ‘salah ketik’. Akan tetapi, hal tersebut tidak tutupi keraguan jika lewat Omnibus Law ini ke depan Presiden akan semakin otoriter. Ditambah lagi bahasan Omnibus Law yang tentukan nasib beberapa ratus juta rakyat negeri ini berkesan diam-diam serta dirahasiakan oleh Pemerintah. Tidak menyertakan publik benar-benar. Bila benar tuduhan jika Omnibus Law adalah ‘pesanan’ beberapa entrepreneur serta pemilik modal, karena itu hal tersebut cuma membetulkan pernyataan Ketua MPR-RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), belakangan ini. Pokoknya menyebutkan jika Indonesia telah lama dikendalikan oleh beberapa pemilik modal. Dia menyebutkan pemodal cukup merogoh biaya Rp 1 Triliun untuk kuasai parpol di Indonesia. Menurut Bamsoet, nominal itu berdasar pengalamannya sepanjang beraksi di dunia politik di Indonesia. “Semahal-mahalnya Rp 1 Triliun bisa kuasai parpol. Ini pengalaman. Bisa dibantah atau mungkin tidak, tetapi berikut fakta skema yang masih dipertahankan,” katanya, Senin (17/2) di Jakarta. Dia juga menjelaskan perselingkuhan penguasa dengan pemilik modal bisa sebagai wakil kebutuhan asing. Serta yang lebih kronis, pemilik modal lewat orang-orangnya dapat memengaruhi kebijaksanaan parpol. “Jika parpol dikendalikan karena itu ia akan kuasai Parlemen. Bila ia kuasai Parlemen karena itu ia akan kuasai beberapa pasar serta sumberdaya alam kita. Dialah yang memiliki hak mengangkat siapa pemimpin kita, presiden kita, bupati kita, gubernur serta walikota, sebab skema yang kita memiliki,” imbuhnya. Menurut Bamsoet juga, perselingkuhan penguasa dengan pemilik modal serta kebutuhan asing membuat distribusi keadilan sosial atau ekonomi jadi jomplang. Mengakibatkan, cuma segelintir orang yang nikmati kue pembangunan, sedang lainnya terpinggirkan (Mediaindonesia.com, 17/02/2020). Dalam bahasa yang lebih lugas, Bamsoet seakan ingin menjelaskan partai politik serta beberapa petinggi kita sebenarnya tidak kurang sekedar hanya proxy, boneka dari beberapa pemilik modal. Mereka ialah beberapa orang yang dimodali untuk jalankan jadwal kebutuhan beberapa pemilik modal. Urusannya tidak jauh dari perebutan sumberdaya alam serta ekonomi lewat politik kekuasaan. Diantaranya lewat pengerjaan Omnibus Law. Lumrah bila Omnibus Law makin banyak memihak pada beberapa pemilik modal daripada ke kebutuhan rakyat banyak. Dari paparan singkat di atas, jelas jika skema demokrasi sejauh ini cuma melahirkan oligarkhi dan perselingkuhan penguasa serta entrepreneur (beberapa pemilik modal). Efeknya, demokrasi sebenarnya cuma melahirkan diktator minoritas. Mereka ialah sekumpulan kecil penguasa serta beberapa pemilik modal itu. Mereka sebenarnya yang memaksa penerapan UU serta kebijaksanaan hanya untuk penuhi tekad serta kebutuhan mereka. Bukan untuk kebutuhan serta kesejahteraan rakyat.
Selasa, 3 Maret 2020 21:15:28
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama sejumlah anggotanya dan anggota DPD RI menyambangi Papuanagawe046Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama sejumlah anggotanya dan anggota DPD RI menyambangi Papua, Selasa (3/3). Kunjungan pria yang akrab disapa Bamsoet ini dalam rangka melihat proses pembangunan rumah korban khusus Wamena, bertemu dengan tokoh setempat, penandatanganan prasasti hingga menengok kondisi korban Nduga. "Kami datang ke sini untuk memastikan bahwa saudara-saudara kami di wilayah ini hidup sama sejahtera dengan wilayah lain," kata Bamsoet saat tiba Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Selasa (3/3). Menurut Bamsoet, penyelesaian masalah di Papua merupakan perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Bamsoet juga menekankan pihaknya akan terus memberikan keistimewaan terhadap Papua melalui Otonomi Khusus (Otsus). Bahkan apabila Otsus berhenti, MPR akan mendorong untuk diperpanjang lagi. "Kami juga akan mendorong pemerintah untuk memberi perhatian kepada anak-anak kita yang sekolah di luar negeri, mereka harus ditampung dan mendapat pekerjaan yang layak di negara kita. Jangan sampai mereka tak memiliki tempat di tanah air. Tenaga putra purti terbaik bangsa itu sangat dubutuhkan untuk kemajuan Indonesia," kata dia. Selain itu, dalam kunjungan ini Bamsoet ingin memastikan rumah yang rusak akibat tragedi Wamena sudah diperbaiki oleh Kementerian PUPR. Dalam kunjungan kerja ini, hadir juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kami di sini ingin memastikan bahwa rumah yang rusak telah ditempati dan direnovasi oleh Kementerian PUPR, kata dia. Lebih lanjut kata politikus Golkar ini, pihaknya juga ingin memastikan nama bayi perempuan (https://www.namatrend.com/nama-perempuan/) persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Dia juga menginginkan Stadion Bangkit Papua siap infrastrukturnya. "Stadion termegah, menjadi sepuluh besar stadion di dunia. Setelah PON, Pemda berkewajiban untuk merawat stadion tersebut," kata dia. Dalam kunjungan ini, hadir juga Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin dan anggota DPD RI Yorrys Ranewai.
Selasa, 3 Maret 2020 21:18:45
Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) berusaha menjawab kecemasan banyak faksi berkaitan draft RUU Omnibus Lawnagawe050Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) berusaha menjawab kecemasan banyak faksi berkaitan draft RUU Omnibus Law. Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono memperjelas jika RUU Omnibus Law bagian lingkungan hidup serta kehutanan adalah penyederhanaan peraturan merupakan bentuk kedatangan negara wujudkan kesejahteraan rakyat, sekaligus juga memberi kejelasan penegakan hukum lingkungan berjalan ke koridor yang pas. "Dunia usaha bukan bermakna swasta yang sangat besar. Rakyat yang terima rimba sosial sisi dari itu. Penegakan hukum lingkungan jelas serta jelas, tidak dihapus. Jadi tidak benar bila disebutkan RUU ini meremehkan prinsip lingkungan serta pro pelaku bisnis besar saja. Malah sebaliknya, RUU ini benar-benar memihak ke kesejahteraan rakyat kecil," papar Bambang dalam info tercatat ke media, Jumat (21/2). Dia menjelaskan lewat RUU ini, ada penyederhanaan peraturan buat membuat perlindungan semua komponen warga, terhitung nama bayi 3 kata (https://www.namatrend.com/nama-wanita-3kata/) dunia usaha yang didalamnya ada juga UMKM. Lewat RUU Omnibus Law, peraturan untuk kebutuhan rakyat jangan susah tetapi pun tidak semaunya. "Ruh penting RUU ini ialah kedatangan negara untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia," katanya. Disebutkan Bambang, ada 25 ribu desa di semua Indonesia yang juta-an penduduknya tergantung hidup dari usaha di seputar serta dalam lokasi rimba. Juta-an rakyat ini harus dikasih kejelasan hukum serta berupaya, hingga ekonomi kreatif dapat bergerak mensejahterakan rakyat, serta rimba masih lestari sebab ada kendali kejelasan penegakan hukum lingkungan hidup. "Lewat Omnibus Law, program Perhutanan Sosial serta TORA akan lari lebih kencang. UMKM dari pekerjaan seputar rimba akan hidup tanpa ada meremehkan prinsip perlindungan hutannya, sebab sangsi hukum buat perusak lingkungan masih ada. Jadi jangan disangka cukong-cukong serta perusak lingkungan dapat bebas, itu tidak benar. Malah langkah revisi yang telah dikerjakan untuk rakyat ke periode pertama lantas, kesempatan ini makin diperkokoh oleh RUU Omnibus Law," papar Bambang. Dicontohkannya, banyak masalah hukum sejauh ini menangkap warga kecil seputar rimba, walau sebenarnya mereka cuma cari nafkah tanpa ada mengakibatkan kerusakan rimba. Disamping itu banyak usaha warga di seputar serta dalam rimba, tidak bisa digerakkan sebab warga dihantui kecemasan tidak terdapatnya kejelasan hukum serta berupaya.
Selasa, 3 Maret 2020 21:32:27
Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) berusaha menjawab kecemasan banyak faksi berkaitan draft RUU Omnibus Lawnagawe0122Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) berusaha menjawab kecemasan banyak faksi berkaitan draft RUU Omnibus Law. Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono memperjelas jika RUU Omnibus Law bagian lingkungan hidup serta kehutanan adalah penyederhanaan peraturan merupakan bentuk kedatangan negara wujudkan kesejahteraan rakyat, sekaligus juga memberi kejelasan penegakan hukum lingkungan berjalan ke koridor yang pas. "Dunia usaha bukan bermakna swasta yang sangat besar. Rakyat yang terima rimba sosial sisi dari itu. Penegakan hukum lingkungan jelas serta jelas, tidak dihapus. Jadi tidak benar bila disebutkan RUU ini meremehkan prinsip lingkungan serta pro pelaku bisnis besar saja. Malah sebaliknya, RUU ini benar-benar memihak ke kesejahteraan rakyat kecil," papar Bambang dalam info tercatat ke media, Jumat (21/2). Dia menjelaskan lewat RUU ini, ada penyederhanaan peraturan buat membuat perlindungan semua komponen warga, terhitung nama bayi 3 kata (https://www.namatrend.com/nama-wanita-3kata/) dunia usaha yang didalamnya ada juga UMKM. Lewat RUU Omnibus Law, peraturan untuk kebutuhan rakyat jangan susah tetapi pun tidak semaunya. "Ruh penting RUU ini ialah kedatangan negara untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia," katanya. Disebutkan Bambang, ada 25 ribu desa di semua Indonesia yang juta-an penduduknya tergantung hidup dari usaha di seputar serta dalam lokasi rimba. Juta-an rakyat ini harus dikasih kejelasan hukum serta berupaya, hingga ekonomi kreatif dapat bergerak mensejahterakan rakyat, serta rimba masih lestari sebab ada kendali kejelasan penegakan hukum lingkungan hidup. "Lewat Omnibus Law, program Perhutanan Sosial serta TORA akan lari lebih kencang. UMKM dari pekerjaan seputar rimba akan hidup tanpa ada meremehkan prinsip perlindungan hutannya, sebab sangsi hukum buat perusak lingkungan masih ada. Jadi jangan disangka cukong-cukong serta perusak lingkungan dapat bebas, itu tidak benar. Malah langkah revisi yang telah dikerjakan untuk rakyat ke periode pertama lantas, kesempatan ini makin diperkokoh oleh RUU Omnibus Law," papar Bambang. Dicontohkannya, banyak masalah hukum sejauh ini menangkap warga kecil seputar rimba, walau sebenarnya mereka cuma cari nafkah tanpa ada mengakibatkan kerusakan rimba. Disamping itu banyak usaha warga di seputar serta dalam rimba, tidak bisa digerakkan sebab warga dihantui kecemasan tidak terdapatnya kejelasan hukum serta berupaya. "Disini RUU Omnibus Law ada dengan memprioritaskan keadilan buat rakyat, tidak langsung kenakan sangsi pidana di muka. Omnibus Law membantu rakyat dengan memberi kejelasan usaha dari pekerjaan dalam lokasi rimba yang sudah dinyatakan faktor legalnya. Contoh kecil saja, permasalahan rakyat yang sekian tahun di Taman Nasional Tesso Nilo tidak usai, dapat usai dengan RUU Omnibus Law ini," papar Bambang. RUU omnibus law jadi langkah maju pemerintah untuk harmonisasi di antara kebutuhan rakyat serta kebutuhan entrepreneur yang fokus ke kesejahteraan rakyat keseluruhannya. Sebab kata Bambang, pemerintah berkewajiban memberi kejelasan hukum, kejelasan berupaya rakyat, dan kejelasan hukum di antara pemberi izin serta penerima izin. Tidak hanya keharusan jaga faktor kelestarian lingkungan, pemerintah berkewajiban jaga faktor kejelasan kelangsungan usaha. "Pokoknya RUU Omnibus Law memprioritaskan kecepatan service tanpa ada meremehkan penegakan hukum yang tegas. Lewat Omnibus Law, lingkungan hidup masih dijaga diikuti dengan kejelasan hukum berupaya," tegas Bambang. RUU Omnibus Law sekarang sudah diberikan pemerintah ke DPR. Bambang menjelaskan nanti semua komponen warga bisa memerhatikan, ikuti, mengkritik, serta lihat susunan hukum yang dibuat dalam klausal per klausal. "Jadi membaca RUU Omnibus Law harus utuh dengan lihat keterikatan di antara Klausal per Klausal. Kecemasan ada penghilangan klausal di RUU pun tidak seluruhnya benar, sebab nanti kunci penting ditata di PP, serta sampai ke Permen. Benar-benar berlapis disediakan untuk menjaga kebutuhan rakyat," papar Bambang. KLHK sendiri memiliki kepentingan ke bahasan RUU Cipta Kerja khususnya ke klausal UU 41 tahun 1999, UU nomor 32 tahun 2009, serta UU nomor 18 tahun 2013. Ke ke-3 UU itu ada klausal yang dikerjakan rekonsilasi etika, penghilangan etika, serta menambahkan etika baru dalam RUU Omnibus Law. "Semangatnya ialah bawa rakyat sejahtera bersama serta lingkungan masih lestari. Dengan RUU Omnibus Law terutamanya ke cakupan kerja lingkungan hidup serta kehutanan, kita tidak lihat ke belakang, tetapi mengambil langkah ke depan untuk bersama bawa Indonesia Maju seperti jadi Visi serta Misi Bapak Presiden Joko Widodo," papar Bambang.
Selasa, 3 Maret 2020 21:37:41