Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan Rapat Dengar Opini (RDP) yang mendatangkan Tubuh Keuangan serta Asset Wilayah (BKAD) dan Tubuh Rencana Pembangunan Wilayah (Bappeda), Senin 2/3 di aula Rapat DPRD Konsel. RDP atau hearing itu dalam rencana bertanya fakta keterlambatan upah ASN cakupan Pemerintah Wilayah (Pemda) ke bulan Februari.

Wakil Ketua DPRD, Armal yang buka RDP itu langsung menanyakan fakta Harga Lemari Pakaian keterlambatan realisasi upah ASN. “Diharapkan Kepala Dinas Keuangan Wilayah bisa menerangkan pemicu keterlambatan pembayaran upah buat ASN dibulan Februari lantas,” pinta Armal. Di depan beberapa puluh Anggota Dewan, Sahlul sebagai Kepala Tubuh Keuangan menerangkan, keterlambatan upah dikarenakan oleh devisit yang berlangsung 2019 lantas hingga pembiayaan dikerjakan lebih dulu.

Dibulan Januari harus dibayar 30 M serta bekasnya dituntaskan dibulan Februari, jadi kendalanya tidak berimbangnya uang masuk serta uang keluar sebab sebagian besar pekerjaan berpusat di bulan Januari,”jelasnya. Sahlul memperjelas jika keterlambatan upah bukan lantaran tata atur keuangan yang lemah tetapi berkaitan Simral yang berat realisasinya, dimana akhir tahun 2019 semua Organisasi Piranti Wilayah (OPD) harus mempersiapkan laporan neraca keuangan dengan online.

“Insyaallah sebelum tanggal 10 maret bulan ini telah kembali normal keuangan wilayah,” janjinya. Menyikapi keterangan Kadis Keuangan, Ketua Komisi I DPRD, Nadira SH mengharap keadaan itu tidak ada ke bulan-bulan selanjutnya. “Diiharapkan persoalan yang ada dapat selekasnya dituntaskan sebab kami tidak kehendaki untuk tiap bulan yang dipersoalkan keterlambatan upah ,”harapnya.