Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) berusaha menjawab kecemasan banyak faksi berkaitan draft RUU Omnibus Law. Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono memperjelas jika RUU Omnibus Law bagian lingkungan hidup serta kehutanan adalah penyederhanaan peraturan merupakan bentuk kedatangan negara wujudkan kesejahteraan rakyat, sekaligus juga memberi kejelasan penegakan hukum lingkungan berjalan ke koridor yang pas.

"Dunia usaha bukan bermakna swasta yang sangat besar. Rakyat yang terima rimba sosial sisi dari itu. Penegakan hukum lingkungan jelas serta jelas, tidak dihapus. Jadi tidak benar bila disebutkan RUU ini meremehkan prinsip lingkungan serta pro pelaku bisnis besar saja. Malah sebaliknya, RUU ini benar-benar memihak ke kesejahteraan rakyat kecil," papar Bambang dalam info tercatat ke media, Jumat (21/2).

Dia menjelaskan lewat RUU ini, ada penyederhanaan peraturan buat membuat perlindungan semua komponen warga, terhitung nama bayi 3 kata dunia usaha yang didalamnya ada juga UMKM. Lewat RUU Omnibus Law, peraturan untuk kebutuhan rakyat jangan susah tetapi pun tidak semaunya. "Ruh penting RUU ini ialah kedatangan negara untuk kebutuhan seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Disebutkan Bambang, ada 25 ribu desa di semua Indonesia yang juta-an penduduknya tergantung hidup dari usaha di seputar serta dalam lokasi rimba. Juta-an rakyat ini harus dikasih kejelasan hukum serta berupaya, hingga ekonomi kreatif dapat bergerak mensejahterakan rakyat, serta rimba masih lestari sebab ada kendali kejelasan penegakan hukum lingkungan hidup.

"Lewat Omnibus Law, program Perhutanan Sosial serta TORA akan lari lebih kencang. UMKM dari pekerjaan seputar rimba akan hidup tanpa ada meremehkan prinsip perlindungan hutannya, sebab sangsi hukum buat perusak lingkungan masih ada. Jadi jangan disangka cukong-cukong serta perusak lingkungan dapat bebas, itu tidak benar. Malah langkah revisi yang telah dikerjakan untuk rakyat ke periode pertama lantas, kesempatan ini makin diperkokoh oleh RUU Omnibus Law," papar Bambang.

Dicontohkannya, banyak masalah hukum sejauh ini menangkap warga kecil seputar rimba, walau sebenarnya mereka cuma cari nafkah tanpa ada mengakibatkan kerusakan rimba. Disamping itu banyak usaha warga di seputar serta dalam rimba, tidak bisa digerakkan sebab warga dihantui kecemasan tidak terdapatnya kejelasan hukum serta berupaya.