Bupati Sergai Sampaikan LKPJ T. A 2016 dan 6 Ranperda, DPRD Sergai Bentuk Pansus
18 April 2017

 

 

 

 

Bupati  Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman bersama Wakilnya Darma Wijaya dalam Sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD  H. Syahlan Siregar, ST menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun 2016 dan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Dalam LKPJ 2016 setebal 20 halaman yang dibaca bergantian oleh Bupati Serdang Bedagai dan Wakilnya,  diuraikan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Serdang Bedagai Tahun 2015 sebesar 5.05 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRDB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)sebesar Rp.20.166, 1 Miliar dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHB) sebesar Rp.15.841,7 Miliar.

Selanjutnya, peningkatan capaian indikator makro sosial katanya merupakan gambaran pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat dimana pada tahun 2015 dari jumlah penduduk  Serdang Bedagai 608.691 jiwa, penduduk miskin 58.300 jiwa atau sebesar 9,58 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,18 persen dengan jumlah angkatan kerja sebesar 264.902 jiwa yang terdiri dari bekerja 245.891 jiwa dan pengangguran 19.011 jiwa, sedangkan bukan angkatan kerja berjumlah 155.231 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 63,05 persen.

Sedangkan pada tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan yang terbagi atas 23 urusan wajib dan 16 urusan pilihan gambarannya antara lain urusan wajib pendidikan dari anggaran sebesar Rp.252.287.263.227 terealisasi sebesar Rp.191.589.805.843 atau 75,94 persen, urusan kesehatan anggaranya Rp.91.843.927.949 terealisasi Rp.82.596.444.175 atau 89,93 persen, pekerjaan umum anggaran Rp.242.874.473.519 terealisasi Rp.234.662.941.539 atau 96,62 persen, kependudukan dan catatan sipil anggaran sebesar Rp.2.782.722.000 terealisasi Rp.2.672.750.691 atau 96,05 persen, urusan kebudayaan anggaran Rp.482.000.000 terealisasi Rp.476.2 Juta atau 98,76 persen, perencanaan pembangunan anggaran Rp.4.134.685.000 atau 74,97 persen.

Usai menyampaikan Nota Pengantar LKPJ 2016, Bupati kemudian menyampaikan 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada sidang paripurna untuk dilakukan pembahasan dengan DPRD Serdang Bedagai yaitu : Ranperda  Tentang retribusi izin gangguan, Ranperda Tentang izin mendirikan bangunan, Ranperda Tentang pencabutan Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 13 Tahun 2007 Tentang retribusi penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil, Ranperda Tentang pencabutan Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 38 Tahun 2008 Tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serdang Bedagai, Ranperda Tentang pencabutan Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 7 Tahun 2011 Tentang pengelolaan pertambangan, Ranperda Tentang perubahan atas Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 6 Tahun 2015 tentang pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan , pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa.

Sebelum menutup Sidang Paripurna, Ketua DPRD mempertanyakan kepada para Anggota DPRD Tentang Keputusan Badan Musyawarah  yang menginginkan agar LKPJ Bupati Serdang Bedagai Tahun 2016 dan 6 Ranperda dibahas melalui Pansus (Panitia Khusus) dan semua setuju, sehingga masing – masing fraksi diminta mengirimkan nama – nama untuk ditempatkan pada Pansus.

Versi cetak

Berita Terkait