DPRD SERGAI SETUJUI RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2016 DAN RANPERDA TENTANG HAK KE
3 August 2017

 

 

 

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2016 dan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD H. Syahlan Siregar, ST dihadiri oleh Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman didampingi Wakil Bupati Darma Wijaya, Wakil Ketua DPRD Defriaty Tamba, S.Pd, Anggota DPRD, Sekdakab Sergai Drs. Hadi Winarno, MM, Wakapolres Kompol. Erizal, SH, MH, mewakili unsur Forkopimda lainnya serta kepala OPD, Pers dan Mahasiswa. di Ruang Paripurna DPRD Sergai di Sei Rampah, Senin (31/7).

Sebelum pengambilan keputusan terhadap Ranperda, agenda sebelumnya adalah mendengarkan penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Serdang Bedagai TA 2016 yang disampaikan oleh juru bicara yaitu Junaedi S. dari Fraksi PAN. Sedangkan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai disampaikan oleh juru bicaranya yaitu H. Usman Effendi Sitorus, S.Ag, M.SP yang juga sebagai Ketua Pansus. Dalam penyampaiannya, yang menjadi dasar Pansus melakukan pembahasan adalah Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 20 Tahun 2017 tentang Susunan Personalia Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Pansus telah melakukan pembahasan secara serius, maksimal dan mendalam terhadap draf Ranperda guna untuk menjadikan Ranperda yang berkualitas serta substansi materi Ranperda ini tetap merujuk dan mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pembahasan pansus terhadap Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan selama 13 (tiga belas) hari kerja sesuai dengan waktu yang diberikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yaitu dari tanggal 17 s.d 22 Juli 2017 dan 24 s.d 30 Juli 2017. Dari pembahasan yang dilakukan secara maraton dan bersama-sama antara Pansus dan instansi terkait telah kami sepakati Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 6 (enam) BAB dan 29 (dua puluh sembilan) PASAL dan di dalam penyusunannya selalu mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. Pansus juga memberikan 4 (empat) rekomendasi kepada Bupati Serdang Bedagai yaitu Pertama, Agar Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai menjadi dasar di dalam memberikan hak keuangan dan tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Kedua, Agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membuat Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari PERDA Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai serta di dalam penyusunan Peraturan Bupati harus melibatkan Badan Pembentukan Perda (BPP) DPRD Kab. Serdang Bedagai. Ketiga, Diminta kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai segera membuat PERDA tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Keempat, Agar Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membuat PERDA tentang Pakaian Khas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Setelah penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran dan Panita Khusus, Ketua DPRD Syahlan Siregar menanyakan persutujuan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang hadir terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Serdang Bedagai TA 2016 dan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai untuk disyahkan menjadi Perda Kabupaten Serdang Bedagai, dan ketukan palu pimpinan sidang menandakan persetujuan seluruh Anggota DPRD.

Kemudian Bupati Serdang Bedagai Ir. H. Soekirman di awal sambutannya, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada anggota DPRD Sergai atas atensi dan apresiasi yang tinggi dalam melakukan pembahasan dan akhirnya menyetujui kedua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Serdang Bedagai. “Semoga komitmen dan kemitraan yang sudah tercipta sedemikian baik ini akan tetap terjaga untuk membangun kebersamaan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita sehingga tetap terbina dengan tetap mempedomani peraturan yang berlaku”, ujar Ir. Soekirman.

Lebih lanjut disampaikan Bupati, bahwa Badan Anggaran dan Panitia Khusus DPRD Kab. Serdang Bedagai telah menyampaikan kesimpulan-kesimpulannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemkab Sergai menyampaikan 6 (enam) poin pendapat akhir Pemerintah Daerah sebagai berikut, pertama, Pemkab Sergai akan menyesuaikan sistematika penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan UU yang berlaku. Kedua, Pemkab Sergai akan terus memaksimalkan kinerja OPD yang diberi tanggungjawab dan wewenang untuk mengoptimalkan PAD melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi serta terus menggali potensi sumber PAD yang ada. Ketiga, akan melakukan pemisahan antara Penyetoran TGR sesuai dengan peraturan yang ada. Keempat, terkait adanya OPD yang tidak mengetahui permasalahan yang diungkapkan oleh BPK, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh OPD. Selanjutnya, Pemkab Sergai sedang membenahi penatausahaan aset tetap, dengan sistem aplikasi pada seluruh OPD dan juga melakukan inventarisasi ulang serta terus melakukan monitoring mutasi aset tetap. Disamping itu juga terus meningkatkan kinerja dan memperkuat system pengedalian internal yang handal sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkab Sergai dapat kita capai di tahun yang akan datang. Sedangkan yang keenam, Pemkab Sergai akan mempersiapkan Perbup tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Sergai setelah ditetapkannya Permendagri sebagai petunjuk pelaksanaan dari PP Nomor 18 Tahun 2017.

 

 

 

Versi cetak

Berita Terkait